Categories
Uncategorized

MACAM MACAM HUKUM DI INDONESIA

DEFINISI HUKUM

Sebagai warna negara indonesia yang baik, taat hukum sudah menjadi kewajiban kita dalam berwarga dan bernegara. Hukum bisa didefinisikan sebagai peraturan yang bersifat memaksa untuk menentukan tingkah laku manusia dalam bermasyarakat sehari hari. Menurut C.S.T Kansil dari Bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, ada 8 pembagian jenis hukum menurut beberapa hal berikut ini:

1.Hukum Menurut sumbernya:

  • Hukum undang-undang, yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan;
  • Hukum kebiasaan (adat), yang terletak di dalam peraturan kebiasaan adat;
  • Hukum traktat, yaitu yang ditetapkan oleh negara di dalam suatu perjanjian antar negara;
  • Hukum yurisprudensi, yaitu hukum yang diambil dari putusan hakim terdahulu.

2.Hukum Menurut bentuknya:

  • Hukum tertulis, terdiri dari yang dikodifikasi dan yang tidak dikodifikasi;
  • Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan).

3.Hukum Menurut tempat berlakunya:

  • Hukum nasional, berlaku di dalam suatu negara;
  • Hukum internasional, mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional;
  • Hukum asing, yang berlaku dalam negara lain;
  • Hukum gereja, kumpulan norma yang ditetapkan gereja untuk para anggotanya.

4.Hukum Menurut waktu berlakunya:

  • Ius constitutum (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu;
  • Ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang;
  • Hukum alam, yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia.

5.Hukum Menurut cara mempertahankan:

  • Hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Contoh: hukum pidana, hukum perdata;
  • Hukum formal, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material, cara mengajukan suatu perkara di pengadilan, dan cara hakim memberi putusan. Contoh: hukum acara pidana, hukum acara perdata.

6.Hukum Menurut sifatnya:

  • Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak;
  • Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.

7.Hukum Menurut wujudnya:

  • Hukum objektif, yaitu hukum yang berlaku secara umum di suatu negara, mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih tanpa memandang golongan tertentu;
  • Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Hukum subjektif disebut juga hak.

8.Hukum Menurut isinya:

  • Hukum privat (hukum sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, menitikberatkan pada kepentingan perseorangan;
  • Hukum publik (hukum negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan negara dengan alat perlengkapan atau hubungan negara dengan perseorangan

Sesuai yang tertera di UUD 1945, Indonesia adalah Negara Hukum. Selain pembagian hukum menurut sumbernya, hukum di indonesia juga dibagi menjadi beberapa jenis antara lain:

1.Hukum Perdata

Biasa disebut juga hukum privat atau hukum sipil yang menjadi lawan dari hukum publik. Hukum publik biasanya mengatur hal hal yang berhubungan dengan negara dan kepentingan umum seperti kegiatan sehari hari, kejahatan atau tata negara maka hukum privat mengatur masalah sehari hari seperti kematian, warisan, perkawinan, harta benda dan tindakan tindakan yang bersifat perdata lainnya.

Dilansir dari wikipedia, Hukum perdata indonesia didasarkan pada hukum perdata di belanda, khususnya hukum perdata belanda pada masa penjajahan. Bahkan kitab undang undang hukum perdata yang berlaku di indonesia tidak lain tidak bukan adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek atau dikenal dengan BW yang berlaku di kerajaan belanda dan diberlakukan di indonesia. Kitab undang undang perdata di indonesia terdiri dari empat bagian yaitu:

  • BAB I Tentang Orang, mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian dan hilangnya hak keperdataan.
  • BAB II Tentang Kebendaan, mengatur tentang hukum benda yaitu hukum yang mengatur hak kewajiban yang dimiliki subjek hukum yang berkaitan dengan benda antara lain hak hak kebendaan, waris dan penjaminan.
  • BAB III Tentang Perikatan, mengatur tentang hukum perikatan atau biasa disebut juga perjanjian yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subjek hukum di bidang perikatan antara lain tentang syarat syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian.
  • BAB IV Tentang Daluarsa dan Pembuktian, mengatur hak dan kewajiban subjek hukum  (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian.

2.Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkuo hukum perdata. Dalam hukum acara perdata, dapat dilihat dalam berbagai peraturan Belanda dulu

  • Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di indonesia, pengaturan hukum pidana materil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materil. Di indonesia pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU no 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP)

4.Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara pidana di indonesia diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

5.Hukum Tana Negara

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara. Hukum tata negara mengatur mengenai negara dalam keadaan diam artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu (sistem pemerintahan, sistem pemilu, dll dari negara tertentu) tetapi lebih pada negara dalam arti luas. Hukum ini membicarakan negara dalam arti yang abstrak.

6.Hukum Tata Usaha Negara

Hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hukum administarasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara.kesamaanya terletak dalam hal kebijakan pemerintah,sedangkan dalam hal perbedaan hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi/hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah,untuk hukum administrasi negara di mana negara dalam “keadaan yang bergerak”. Hukum tata usaha negara juga sering disebut HTN dalam arti sempit.

7.Hukum Antartarta Hukum

Hukum antartata hukum adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua golongan atau lebih yang tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda.

8.Hukum Adat

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat yang berlaku di suatu wilayah di Indonesia yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

9.Hukum Syariah

Hukum Syariah Islam di Indonesia umumnya hanya mengatur aspek-aspek hukum perdata di Indonesia, seperti pernikahan Islam, pembagian warisan, dan lain-lain. Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang menerapkan hukum pidana Islam dalam Pengadilan Agama setempat, sesuai pasal 15 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004.

Leave a Reply

Your email address will not be published.